Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari, bersama tim saat kunjungan spesifik ke Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar, di Turikale, Maros, Sulawesi Selatan, Jumat (18/7/2025). Foto: Runi/vel

PARLEMENTARIA, Makassar – Komisi IV DPR RI memberikan apresiasi tinggi kepada Sulawesi Selatan yang dinilai sebagai pelopor pengelolaan pesisir dan laut di Indonesia. Provinsi ini menjadi yang pertama melengkapi peta pesisir lengkap dengan peruntukan ruang laut. Dalam kunjungan spesifik ke Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar, dalam hal ini DPR RI menekankan pentingnya model ini diterapkan secara nasional untuk mencegah konflik pemanfaatan ruang laut.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari, mengatakan kehadiran bersama tum Kunjungan Spesifik Komisi IV DPR RI BPSPL bertujuan agar dapat memahami pengelolaan sumber daya pesisir secara detail, termasuk sistem perizinan dan tata ruang laut.

“Ini adalah langkah luar biasa. Dengan adanya peta lengkap, perizinan pemanfaatan ruang laut bisa diatur dengan baik. Jika pola ini diterapkan di seluruh Indonesia, akan menghindari kebingungan dan konflik di masyarakat terkait pemanfaatan ruang pesisir,” ujar Abdul Kharis saat Kunspek, ke Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar, Turikale, Maros, Sulawesi Selatan, Jumat (18/7/2025). 

Disisi lain Komisi IV menemukan sejumlah kendala di lapangan. Salah satunya keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di BPSPL Makassar yang saat ini hanya memiliki puluhan personel untuk menangani empat provinsi, yaitu Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah.

“SDM yang minim menjadi kendala besar. Kami akan mendorong Menteri Kelautan dan Perikanan untuk menambah personel agar pelayanan kepada masyarakat pesisir dan nelayan bisa lebih optimal,” tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa BPSPL Makassar merupakan pilot project yang diharapkan menjadi contoh bagi pengelolaan pesisir di provinsi lainnya. “Kami ingin BPSPL Makassar ini berkembang dan menjadi role model. Jika sistem ini berjalan di seluruh Indonesia, pengelolaan ruang laut akan jauh lebih tertib dan bermanfaat bagi masyarakat,” pungkas Politisi PKS ini.
 

Turut mendampingi Dirjen Penataan Ruang Laut Kartika Listriana, Sekretaris Ditjen Penataan Ruang Laut, Effin Martiana, Direktur Pesisir Dan Pulau – Pulau Kecil (Ditjen PK) Ahmad Aris, Direktur Penanganan Pelanggaran (Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP)Teuku Elfitrasyah, Deputi Karantina Ikan Drama Panca Putra, Direktur Manris Karantina Ikan Sugeng Sudiarto, Direktur Komoditi PT Perikanan Indonesia Rene van Joost. (rni/aha)